Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) didirikan pada
bulan September 1965 atas prakarsa tokoh dan pimpinan Muhammadiyah
Daerah Malang ( antara lain Prof A. Masyur Effendy, SH. MS. ,Prof Drs.
Sufyan Aman, SH. Habib Syarbini, SH. ,Amir Hamzah, SH. ,dan lainya).
Fkultas hukum merupakan salah satu fakultas tertua di UMM disamping
Fakultas Ekonomi dan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (FKIP). Pada
awal berdirinya Fakultas Hukum menyandang predikat status terdaftar
berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Nomor :
68/B-Swt/P/1966, tanggal 30 Desember tahun 1966. Dengan program studi
atau jurusan yang ada pada awal berdirinya adalah Jurusan Keperdataan
dan Jurusan Kepidanaan. Sebagai institusi yang dikelola pihak swasta,
maka dalam perjalananya mengalami nuansa dinamika pasang surut yang tak
terelakan.
Pada tahun 1970 Fakultas Hukum menghentikan aktifitas kulikuler
akademiknya, karena sedikitnya antusiasme minat masyarakat yang berminat
menjadi mahasiswa Fakultas Hukum. Sebagaimana diketahui bahwa
penyelenggaraan pendidikan Fakultas Hukum UMM sepenuhnya sangat
tergantung kepada jumlah mahasiswa. Oleh karena itu ihwal penghentian
aktivitas akademik Fakultas Hukum dapat dimaklumi akibat animo
masyarakat menyebabkan biaya penyelenggaraan menjadi mahal.
Pada tahun 1976/1977, titik terang mulai membersitkan harapan untuk
diaktifkanya Fakultas Hukum UMM, ketika terjadi reformasi dan
reorientasi baik pada tingkat koordinasi perguruan tinggi swasa
(Kopertis) Wilayah VII yang berfungsi sebagai pembina perguruan tiggi
swasta (PTS). Kemudian pada tingkat Universitas (UMM) yang pada tahun
1976 telah disusun rencana induk pengembangan (RIP) dan disusul kemudian
pengesahan status UMM pada tahun 1977, yang kemudian disahkan oleh
menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia dengan Surat
Keputusan Nomor : 0721/U/77, tanggal 31 Desember 1977.
Dalam rangka mewujudkan RIP dan statuta serta untuk eksistensi UMM
sebagai lembaga yang apresiasif dan konsen terhadap kemajuan pendidikan
di tanah air pada umumnya dan di kota Malang pada khususnya, maka pada
tahun 1978 Fakultas Hukum UMM diaktifkan kembali dengan dasar sistem
akreditasi yang dikeluarkan pada tahun1977 dan kurikulm nasional
yangnberlaku pada waktu itu. Kemudian melalui surat keputusan menteri
Pendidikan dan Kebudayaan No.070/0/1985 tanggal 18 Pebruari 1985
memperoleh status Terdaftar (akreditasi status ke-2). Pada tahun 1987
berdasarkan SK Mendikbud No. 0308/0/1987, tanggal 8 Juni 1987 memperoleh
status diakui dan pada tahun 1989 memperoleh status Disamakan
berdasarkan SK. Mendikbud No.0447/0/1989/, tanggal 19 Juli 1989.
Selanjutnya dalam perkembanganya UMM yang berjalan cukup pesat, Fakultas
Hukum dengan status Disamakan itu sejak tahun 1990 tercatat sebagai
salah satu Fakultas yang berkembang dengan baik di lingkungan UMM.
Kemudian pada saat akreditasi terakhir yang dilakukan oleh Depdikbud
yang dilakukan pada tahun 1993 Fakultas Hukum UMM mampu mempertahankan
status Disamakan, sebagaimana diputuskan dalam Surat Keputusan
Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan
KebudayaanNomor : 648/Dikti/Kep/1993 tertanggal 23 November 1993.
Kemudian, dalam akreditasinya yang dilakukan oleh Badan Akreditasi
Nasional (BAN) pada tahun 1998, berdasarkan SK BAN Nomor :
01168/Ak-1.1/UMMIHK/VIII/1998 Fakultas Hukum UMM dinyatakan
Terakreditasi dengan peringkat B. Selanjutnya berdasarkan Akreditasi
yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) dengan SK. BAN Nomor
: 06051/Ak-VII-S!-036/UMMIHK/XX/2003 Fakultas Hukum UMM dinyatakan
Terakreditasi dengan peringkat A (Baik Sekali).
Perubahan dan perbaikan kurikulum pendidikan tinggi dan penghapusan
program studi atau jurusan juga ikut pula memberi warna gerak dinamika
Fakultas Hukum UMM. Berdasarka Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor : 017/D.O/1993 jo.SK Mendikbud No. 036/U/1993, dan SK
Mendikbud No. 0325/U/1994 tentang kurikulum yang Berlaku Secara Nasional
Program sarjana Ilmu Hukum menyatakan bahwa dalam jenjang pendidikan
Sarjana Ilmu Hukum (S1) tidak ada lagi jurusan atau dihapusnya jurusan.
Untuk selanjutnya Fakultas Hukumhanya terdapat satu progran studi yaitu
program studi ilmu hukum.
Visi dan Misi Fakultas Hukum UMM
- Visi
Visi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang adalah menjadikan
Fakultas Hukum yang terkemuka dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi
hukum yang berkeunggulan di bidang penguasaan dan penerapan ilmu hukum,
untuk menghasilkan sarjana hukum yang profesional, humanis dan religius.
- Penjelasan Visi
Adapun yang dimaksud dengan Profesional dalam asal katanya diartikan
sebagai: ahli, maka ciri profesional itu dapat diartikan bahwa dalam
proses pendidikan tinggi hukum di FH UMM yang dilakukan untuk mampu
menguasai dan memahami baik secara teoritis, konsep dan mahir atau
terampil dalam penerapan ilmu (praktek) dari disiplin ilmu hukum yang
dipelajari oleh mahasiswa, sehingga dapat menerapkan hukum di dalam
masyarakat. Oleh karena itu seluruh elemen yang bertanggung jawab dalam
pelaksanaan pendidikan tinggi hukum di FH UMM dituntut untuk:
Mengembangkan sikap kritis dan terampil
Melakukan perubahan- perubahan dalam proses belajar- mengajar
Mengembangkan metode pembelajaran yang lebih menyeimbangkan antara
teori; konsep dan ketrampilan/ kemahiran dengan perbandingan 1 : 2 : 2.
Mengembangkan kajian- kajian disiplin ilmu hukum secara kritis.
Kata Humanis diartikan sebagai bersifat kemanusiaan. Oleh karena itu
karakter Humanis adalah, bahwa dalam proses pendidikan tinggi hukum di
FH UMM dilakukan untuk membentuk watak manusia Sarjana Hukum yang selalu
berpihak kepada nilai- nilai/ norma- norma yang menjadi dasar
keberpihakan nurani manusia yang cenderung kepada kebenaran, keadilan
dan hak asasi manusia. Dalam pengertian humanis, juga dimaksudkan
pendidikan tinggi hukum yang diselenggarakan FH-UMM, disamping menguasai
ketrampilan dan kemahiran hukum (profesional) juga membangun integritas
dari peserta didik.
Adapun bentuk- bentuk ideal yang diharapkan adalah:
Mengembangkan sikap peka dan aktif terhadap masalah-masalah sosial
masyarakat di sekitarnya yang bertumpu pada nilai-nilai kemanusiaan
secara universal;
Memahami hak asasi manusia secara individu dan kelompok.
Berpihak pada nilai- nilai keadilan, kejujuran dan kebenaran.
Sedangkan Religius dari asal katanya berarti beragama atau berhubungan
dengan agama atau beriman. Belajar hukum juga harus menyentuh
nilai-nilai dan aspek Ilahiah. Kebenaran dan keadilan yang bersumber
dari Tuhan harus menjadi dasar utama dalam proses berpikir dan
bertindak, khususnya Sarjana Hukum di manapun peran dan posisinya. Dari
arti itu dapat dikembangkan bahwa karakter religius menjadi jiwa atau
Ruh dari sosok profesional yang humanis dalam setiap tindakan yang
dilakukan dalam rangka :
Memahami dasar-dasar dan konsepsi hukum Islam yang dijadikan ruh dari
setiap pemahaman konsep hukum yang berlaku secara global, nasional
maupun lokal; Visi ini dikembangkan dalam rangka memberi arah bagi
pengembangan visi-misi UMM maupun FH-UMM. Adapun misi FH UMM tetap
mengacu kepada Pola Ilmiah Pokok (PIP) Universitas yakni memberdayakan
masyarakat yang lemah/ miskin/ Dzuafa’ untuk mencapai atau mewujudkan
masyarakat utama/ madani (civil society).
Memiliki integritas dan tanggung jawab yang tinggi dalam mengamalkan keilmuannya sebagai seorang muslim;
Mengaktualisasi Islam sebagai perilaku dan tata nilai dalam setiap tindakan atau aktifitasnya.
- Misi
Menyelengarakan Pendidikan tinggi hukum yang mendukung terwujudnya
supremasi hukum, dengan didasarkan pada prinsip nilai- nilai keislaman
dan keilmuan.
Menyelengarakan pendidikan tinggi hukum dengan menghasilkan sarjana
hukum yang berwawasan global, memahami HAM dan berwirausaha
(entrepreneurship)
- Penjelasan Misi
Bahwa era sekarang yang di sebut era reformasi telah mampu membuka tabir
gelap atas masalah penegakan hukum, masalah aparatur hukum dan
mekanisme bekerjanya lembaga dan pranata hukum menampakan wajah yang
buram dan jauh dari harapan kebutuhan hukum masyarakat untuk mendapatkan
jaminan kepastian keadilan. Eksistensi peran dan fungsi hukum dalam
kehidupan bernegara dan masyarakat kini sedang menjadi sasaran tuduhan
dari problematika tersebut. Situasi ini telah membawa pada pemikiran,
bahwa pendidikan tinggi hukum di Indonesia, khususnya Fakultas Hukum
UMM, harus memahami problematika tersebut sebagai bagian dari upaya
memberikan solusi yang terbaik atas problematika tersebut.
Setelah dilakukan perenungan dan pembahasan atas situasi di atas,
nampaknya Kurikulum menjadi salah satu yang terpenting timbulnya
permasalahan tersebut berikut solusinya. Dalam beberapa kali kegiatan
Lokakarya Kurikulum, telah dilakukan evaluasi yang dipergunakan
sebagai upaya untuk menyempurnakan kurikulum secara lebih utuh dan
berkarakter sebagai berikut:
Dalam kancah percaturan politik nasional yang menuju pada proses
demokratisasi di era reformasi ini, hukum dalam segala aspeknya sedang
dikoreksi, peran, fungsi dan penegakan hukum dalam sistem sosial (dalam
kehidupan bermasyarakat dan berbangsa di Indonesia). Kondisi yang cukup
memperihatinkan khususnya adalah pada aspek penegakan hukum (law
enforcement). Seperti fenomena mafia peradilan, kolusi, korupsi,
nepotisme dan penegakan hukum secara pragmatis, bagaimana perilaku
hakim, pengacara/ advokat, penyidik, kejaksaan dsb.- dalam skala
nasional- regional dan lokal - seolah telah menegasikan nilai/ norma-
norma moral sebagai asasnya.
- Dasar dan Tujuan
Situasi nasional yang demikian itu, selain disebabkan oleh sistem
politik pada pemerintahan Orde Baru yang berdampak negatif pada sistem
politik hukum nasional yang melahirkan hukum yang berpihak kepada
kepentingan pemerintah, juga disebabkan pula sistem pendidikan tinggi
hukum yang cenderung menggunakan pendekatan ”positivisme”. Pendidikan
tinggi hukum nasional belum dikembangkan kepada pendekatan yang lebih
kritis (Studi hukum kritis) yang berpihak kepada nilai- nilai kebenaran
dan keadilan, bahwa seorang sarjana hukum adalah pejuang kebenaran dan
keadilan bagi kemanusiaan.
Keberadaan/ eksistensi FH UMM sebagai bagian dari PTM yang bercirikan
ke-Islaman mempunyai posisi dan peran yang strategis dalam mengembangkan
sistem pendidikan tinggi hukum yang berkarakter dan bercirikan Islam,
sehingga mampu melahirkan sarjana- sarjana hukum (SH) yang mempunyai
kepribadian yang utuh, sehingga mampu bertanggung jawab terhadap
penegakan hukum yang berpihak pada nilai nilai agama, moral, kenbenaran
dan keadilan untuk kesejahteraan masyarakatnya.
Fakultas Hukum UMM menyelenggarakan pendidikan tinggi sesuai dengan
kebijakan pemerintah sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor : 2
tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Peraturan Pemerintah
Nomor : 30 tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi, serta Qoidah Perguruan
Tinggi Muhammadiyah. Secara umum penyelenggraan pendidikan tinggi di UMM
dimaksudkan untuk menyiapkan sumber daya manusia menjadi anggota
masyarakat yang mempunyai kemampuan akademik berkeahlian profesional
yang memadai, yang dapat menerapkan, mengembangkan ilmu pengetahuan,
teknologi serta kebudayaan sesuai dengan tuntunan agama Islam.
Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai UMM adalah :
Melahirkan sarjana muslim yang berakhlak mulia, cakap, percaya pada diri sendiri, berguna bagi masyarakat dan negara.
Membentuk sarjana muslim yang mampu beramal untuk menuju terwujudnya masyarakat dan negara Republik Indonesia.
Adapun tujuan secara khusus yang ingin dicapai oleh Fakultas Hukum UMM
adalah menyiapkan peserta didik menjadi sarjana Hukum yang :
Berakhlak mulia, mandiri, penuh percaya diri yang berguna bagi
masyarakat dan agama, dengan memiliki semangat profesionalisme di bidang
hukum.
Mengusai hukum Indonesia dasar ilmiah dan dasar kemahiran kerja untuk mengembangkan ilmu hukum dan hukum.
Mengenal dan peka terhadap masalah keadilan dan masalah kemasyarakatan
dan mampu menganlisis masalah hukum dalam masyarakat. Mampu menggunakan
sebagai sarana untuk memecahkan masalah kemasyarakatan dengan bijaksana
dan berdasar atas prinsip agama, keadilan dan hukum.
Untuk mencapai tujuan tersebut, Fakultas Hukum UMM bergerak dinamik
konstruktif bedasarkan visi dan misi yang terkristalisasikan dalam Catur
Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah, yakni :
Pembinaan bidang keimanan dan akhlakul karimah
Penyelenggaraan pengembangan pendidikan dan pengajaran;
Penyelenggara penelitian dalam rangka pengembangan kebudayaan khususnya
ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, dan seni serta mempergiat dan
memperdalam penelitian ilmu agama islam sebagai upaya mendapatkan
kebenaran untuk diamalkan.
Penyelenggaraan pengabdian pada masyarakat.
SUMBER :UMM
Tidak ada komentar:
Posting Komentar